Teknologi pada hakikatnya memberikan bentuk penyederhanaan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. 2014- 2015 menjadi tahun ledakan berbagai kolaborasi kegiatan konservatif dengan basis teknologi, mulai dari menggeliatnya e-commerce yang diakuisisi pemain dan modal raksasa dari dalam luar negeri hingga kolaborasi banyak perusahaan yang berlomba-lomba mengembangkan tahapan bisnisnya dengan basis teknologi.

Paling santer adalah soal bisnis jasa transportasi berbasis daring atau online. Keberadaannya adalah bentuk solusi atas karut marut transportasi umum di Indonesia, khususnya kota-kota besar dengan mobilitas dan kepadatan penduduk yang tinggi. Mengapa hal ini menjadi perhatian khalayak? Karena pola bisnis ini langsung bersentuhan dengan masalah publik, untuk mencari fasilitas yang lebih baik, lebih ringkas dan tepat waktu juga harga yang lebih adil terhadap konsumen.

Sebut Gojek, Uber dan Grab. Pola bisnis yang mereka suguhkan adalah berdasarkan masalah yang ada di masyarakat. Menjadi wajar saat Gojek diganjar masuk dalam perusahaan di 2017 yang mengubah dunia versi majalah bisnis Fortune. Gojek masuk peringkat 17 dari 56 perusahaan di dunia yang memberikan dampak sosial besar, juga mampu mengubah pola hidup masyarakat dalam bertransportasi, di luar pengembangan bisnis mereka yang memberikan layanan jasa antar barang, makanan hingga layanan pembersihan rumah, Go-Clean.

Kemunculan Gojek yang diikuti oleh perusahaan serupa, termasuk start-up berbasis teknologi lainnya malah mendapat resistensi. Di luar sisi bisnis yang mereka hasilkan, ini bentuk sumbangsih dari para programmer secara teknis dan pihak lainnya yang memberikan solusi pasti bagi masyarakat alih-alih menunggu kehadiran pemerintah memberikan layanan prima bagi publik, khususnya soal transportasi umum.

Secara rill dan politik, Presiden Joko Widodo mendukung secara penuh kehadiran layanan transportasi berbasis daring ini. Diundangnya para mitra pengemudi juga start-up di bidang ini pada 2015 silam jadi simbol dukungan langsung. Jokowi seakan ingin memberikan sebuah legacy, agar seluruh jajaran yang ada di bawahnya terpadu untuk bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat lewat teknologi. Namun, lagi-lagi pemerintah kalah cepat, lantaran birokrasi yang mengikat.

Kehadiran teknologi memberikan pola bisnis baru, atau yang bahkan benar-benar baru yang mungkin menggerus bisnis lain. Semua setuju, teknologi tak lagi bisa dibendung saat ini, terlebih jika hal itu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang kini menganut sistem otonomi, lagi-lagi terlambat sebagai pembuat kebijakan dengan dampak pertaruhan kondusifitas di ranah akar rumput. Di wilayah mikro, gesekan individu di area pencarian ladang nafkah. Dan ini serius. Yang mana seharusnya teknologi jadi jawaban masalah bukan menambah rumit masalah.

Tepatnya 9 November 2015 pemerintah telah melakukan pelarangan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang.

Semua aturan dan undang-undang itu intinya berbicara tentang larangan kendaraan pribadi digunakan sebagai kendaraan angkutan umum. Seperti tercermin dari pengumuman menteri tersebut.

Pro-kontra langsung menyeruak. Atau yang kontra lebih bergemuruh. Karena peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan bertabrakan langsung dengan jasa transportasi berbasis daring yang memang menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi umum.

Masyarakat yang telah terbantu, dan ini sangat luas, kehilangan sebuah layanan yang murah, mudah, dan terpercaya. Masyarakat kehilangan sebuah “sistem transportasi” untuk, sedikit banyak, mengatasi kesemrawutan transportasi di Jakarta saat itu dan ini jadi solusi di kota-kota besar di Indonesia. Jangan bicara terlalu jauh soal kenyamanan, tapi minimal perihal harga yang lebih masuk akal.

Lagi, dan lagi-lagi pemerintah kurang cepat melihat fenomena ini, hingga kembali terjadi larangan transportasi dari di Jawa Barat, terhitung 10 hingga 14 Oktober 2017. Seluruh kegiatan transportasi daring dibekukan lantaran ketakutan benturan di antara pengemudi transportasi online dan konvensional yang telah hadir berpuluh-puluh tahun, seharusnya tidak terjadi.

Pemerintah gagap atas fenomena ini memilih cara singkat dengan melakukan pembekuan, yang seharusnya mereka bergerak dengan kebijkan dan payung hukum. Pemerintah tak seharusnya melakukan pelarangan tapi membuat aturan main, lantaran dampak besar yang dirasakan, khususnya pelayanan publik yang diberikan pihak di luar pemerintah. Masyarakat kemudian layak menagih pemerintah untuk memberikan layanan transportasi umum yang lebih baik. Kehadiran solusi teknologi dipastikan hadir, lantaran negara tidak atau belum memberikannya sedangkan publik membutuhkannya segera.

Jika melihat sikap pemerintah pusat sudah jelas. Joko Widodo menginginkan Indonesia menjadi negara dengan motor digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara, di 2020. Para penggiat di dunia IT, programmer, coder serasa mendapat angin surga. Ragam inovasi pun hadir lewat teknologi, pasar tumbuh besar, namun aturan yang membuat iklim ini hadir membumi tak kunjung resmi.

Teknologi yang tumbuh dan berlari begitu cepat, persaingan semakin liar. Bagi mereka yang tumbuh besar sudah saatnya mendominasi, lalu bagiamana mereka yang ingin memulai? Inilah kemudian fungsi pemerinah memfasilitasinya lewat aturan, karena semua start-up bercita-cita untuk menjadi besar, jangan kerdilkan mereka lantaran belum adanya aturan. Dan apa yang terjadi dengan kasus jasa transportasi daring di Indonesia adalah bentuk keterlambatan pemerintah melihat potensi pasar yang akan besar, membiarkannya hingga menunggu terjadi gesekan horizontal.

Mereka rata-rata adalah anak muda. Pencetus ide, berkolaborasi dengan para ahli IT dan bahasa pemrograman hingga pemilik modal, bahkan tidak sedikit dengan modal rupiah pas-pasan, berjuang memberikan solusi lewat teknologi. Saatnya negara setidaknya ikut serta untuk memecahkan solusi dengan cara-cara kaum milenial yang minim birokrasi, ringkas, efisien, efektif, murah, cepat dan tentu mudah.

Teknologi mungkin saja bisa dilarang tergantung siapa yang berkuasa, namun anak-anak muda ini selalu punya cara. Teknologi tak bisa dibendung di era demokrasi. Namun tak juga adil jika negara melakukan pelarangan tanpa solusi. Kehadiran teknologi baru (tak hanya soal transportasi daring) perlu diimbangi oleh perspektif baru lewat regulasi, bukan isolasi.