Tulisan Terbaru

Wawasan baru maupun tips

Subsidi Tepat Pada Transportasi Publik, Bukan Pada Industri Mobil Listrik

Subsidi dalam tata kelola pemerintahan diberikan untuk membantu masyarakat. Dalam hal ini, bisa dalam bentuk bantuan dana kesehatan, transportasi publik, bahan bakar, hingga pendidikan. Tapi bagaimana jika subsidi tersebut diberikan kepada individu? Dalam hal ini perseorangan di masyarakat secara langsung?

Bantuan langsung adalah cara pemerintah untuk menjaga masyarakat agar tetap bisa hidup. Pemberian bantuan langsung tunai, berupa uang, diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk membeli makanan yang secara tidak langsung akan menggerakkan perekonomian karena uang yang diberi dibelanjakan untuk kebutuhan.

Di banyak riset, mulai dari akademisi di universitas hingga NGO membuktikan, bantuan uang secara langsung dapat memperbaiki kualitas hidup seseorang. Edward Miguel, seorang ekonom di University of California, Berkeley, mengatakan bahwa hingga saat ini, penelitian tentang bantuan tunai hampir secara eksklusif dampaknya langsung dirasakan oleh mereka yang menerima bantuan tersebut.

Risetnya menunjukkan bahwa ketika keluarga diberi kekuatan untuk memutuskan bagaimana membelanjakannya, mereka mengelola uang dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan: Anak-anak mendapatkan lebih banyak sekolah; gizi dan kesehatan keluarga membaik.

Tapi bagaimana jika pemerintah tidak memprioritaskan memberikan subsidi pada orang miskin, tapi malah fokus pada subsidi ke yang lain? Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan akan melakukan subsidi terhadap kendaraan listrik. Subsidi ini untuk memacu industri kendaraan "hijau" di Tanah Air seperti yang dilakukan pemerintah China, Norwegia, Malaysia dan lain yang mendukung kendaraan ramah lingkungan.

Kebijakan ini untuk mendorong percepatan industri kendaraan elektrifikasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan. Dana ini akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

Pemerintah membocorkan aturan subsidi untuk mobil listrik yang dijual di bawah Rp800 juta di Indonesia. Sejauh ini hanya ada beberapa merek mobil listrik yang masuk kategori tersebut. Pemerintah Joko Widodo juga menyiapkan subsidi untuk setiap pembelian kendaraan niaga murni listrik yang sedang dihitung besaran subsidinya. Sudah ada sejumlah nama merek berpotensi dapat subsidi, yaitu BYD, MAB, DFSK.

Dengan besaran subsidi sebesar lima triliun itu apakah hal ini sudah tepat sasaran? Apakah pemerintah melakukan analisa atau hal sederhana seperti hallway testing untuk mencari tahu apakah subsidi ini dibutuhkan? Sejauh ini kami berpendapat, sebuah kebijakan yang diambil pemerintah harus dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakatnya.

Saat ini masyarakat Indonesia di banyak kota belum membutuhkan kendaraan listrik, baik dalam belum menjadi prioritas. Jika fokus utama pemberian subsidi ini adalah mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga lingkungan, solusinya bukan subsidi pembelian kendaraan listrik, melainkan mendorong transportasi publik agar lebih mudah diakses masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah armada, trayek, hingga subsidi tiket.

Menurut penelitian dari Leonardo Basso dan Hugo Silva, mensubsidi tarif pengguna transportasi publik telah terbukti meningkatkan jumlah penumpang, yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi penggunaan seluruh kendaraan dan mengurangi waktu tunggu untuk semua pengguna transportasi publik.

Selain itu, dengan mengalihkan orang ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan, subsidi dapat membantu mengatasi dampak negatif dari penggunaan mobil—seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kematian. Selain itu, subsidi dapat bersifat redistributif, artinya subsidi menguntungkan individu berpenghasilan rendah. Ini semua adalah alasan kuat untuk mensubsidi tarif pengguna transportasi publik.

Tapi apakah dengan memberikan subsidi transportasi publik akan membuat pengendara mobil beralih? Sejauh ini riset menunjukkan hanya sedikit orang yang bersedia mengubah perilaku laju mereka. Tanpa diimbangi kebijakan dan insentif yang tepat, kemacetan akan terus terjadi.

Kebijakan menaikkan pajak kendaraan, mencabut subsidi bahan bakar, hingga membatasi ruang gerak kendaraan pribadi akan memaksa pengguna mobil untuk memakai transportasi publik. Selain itu menciptakan insentif yang tepat akan mendorong pertumbuhan pengguna transportasi publik, misalnya dengan memberikan tiket yang murah, petugas keamanan untuk menjaga perempuan dan anak, fasilitas seperti ruang terbuka di dekat stasiun, bisa jadi hal yang baik.

Sejauh ini pemerintah menganggap transportasi publik sebagai perusahaan, yang evaluasinya bukan berdasarkan seberapa banyak orang yang dilayani, tapi berapa besar keuntungan yang didapat. Kesalahan paradigma ini membuat transportasi publik tidak dirawat dengan benar, atau bahkan dianggap merugi. Dengan subsidi yang memadai dan peraturan yang jelas, transportasi publik malah bisa membuat kualitas hidup kita jadi lebih baik.

Kota besar seperti Jakarta dan Bandung menjadi lumpuh karena kemacetan, dengan memaksimalkan transportasi publik kemacetan akan dikurangi. Dampaknya bisa langsung dirasakan, stres menurun, produktivitas meningkat, dan warga jadi lebih bahagia. Subsidi yang diberikan harus diselaraskan dengan penyediaan layanan berkualitas tinggi, sehingga warga akan sukarela berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Sejauh ini banyak sekali kebijakan pengeluaran pemerintah yang kurang tepat sasaran atau bahkan merugi. Tahun lalu emiten telekomunikasi BUMN, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), berpotensi membukukan kerugian yang belum direalisasi senilai Rp6,1 triliun sampai dengan Rp 7,7 triliun untuk tahun buku 2022. Asumsi ini mengacu pada pergerakan saham GOTO yang ditutup di level Rp 100 per saham pada 13 Desember 2022 yang berarti, nilai kerugian yang belum direalisasi mencapai Rp6,5 triliun.

Saat kondisi perekonomian dunia berada di ambang resesi, pemerintah seharusnya berhemat dan fokus pada hal-hal yang membantu masyarakat. Memberikan subsidi yang tepat sasaran adalah hal minimum yang bisa dilakukan. Jangan sampai pemberian subsidi, investasi, atau pembiayaan proyek yang tidak tepat sasaran akan merugikan kita. Lebih dari itu, kerugian yang dikeluarkan pemerintah bisa membuat kondisi perekonomian kita makin memburuk.

Kerugian BUMN adalah kerugian pemerintah, kerugian pemerintah artinya adalah kerugian rakyat. Idealnya seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian ini, bagaimana mungkin sebuah keputusan investasi diambil tanpa melakukan analisis kelayakan, dan jika memang ada kerugian yang ditanggung negara, siapa yang akan mengganti?

Sumber:

Refactory

Refactory adalah pengaktif teknologi digital di Indonesia. Sejak didirikan pada 2015 di Surabaya dan membuka Bootcamp kelas pertama pada 2017 di Bandung, Refactory telah berkembang melebihi Bootcamp dengan menambah berbagai solusi untuk memberdayakan anak-anak muda Indonesia melalui pemrograman, serta membantu perusahaan di tingkat nasional maupun mancanegara untuk merealisasikan potensi mereka.

Kantor Utama di Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,8 Sleman, DI Yogyakarta 55581 - Indonesia

© 2017-2024 PT. BIXBOX TEKNOLOGI PERKASA. All rights reserved.