Selama seminggu terakhir media sosial di Indonesia banyak membahas sikap Sri Mulyani, menteri keuangan yang menonaktifkan Dirjen pajak bernama Rafael Alun. Rafael dinonaktifkan karena anaknya Mario Dandy, diduga melakukan kekerasan terhadap seseorang, buntutnya media sosial Mario yang penuh dengan pamer barang-barang mewah jadi terbongkar.

Menteri Keuangan saat ini sedang fokus menindak pejabat publik yang dianggap suka memamerkan kemewahan. Hal ini, menurut Sri Mulyani, adalah bentuk akuntabilitas terhadap publik. Tapi kekecewaan publik masih ada, di media sosial muncul seruan agar kementrian melakukan sikap tegas, mencari seluruh pejabat yang hidup mewah dan menjelaskan sumber kekayaan mereka.

Bukan sekali ini saja pejabat pajak di Indonesia menjadi sorotan. Pada 2011, Gayus Tambunan pejabat pajak golongan IIIA yang menyalahgunakan jabatannya. Saat itu Gayus diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 100 miliar rupiah. Tetapi saat Gayus ditahan, ia malah ketahuan menonton tenis dan membuat integritas polisi dan dirjen Pajak makin tercoreng.

Integritas publik sangat penting untuk memajukan kebaikan publik dan memastikan legitimasi organisasi publik. Mandat memerintah diberikan rakyat kepada pemerintah dengan semangat bahwa pejabat yang memerintah adalah orang yang bersih. Ini mengapa ketika ada pejabat, yang semestinya jadi pelayan publik malah kaya, membuat kita jadi kecewa.

Sebenarnya ada banyak pejabat yang bisa jadi teladan. Misalnya Menteri Sutami yang menjabat sejak 1965 hingga 1978. Ia sukses memimpin berbagai proyek berhasil dibangun seperti Gedung DPR, Jembatan Semanggi dan Waduk Jatiluhur. Dia pula yang memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. Meski menjabat belasan tahun, ia tetap sederhana dan menolak kemewahan.

Ada pula mantan menteri keuangan Mar'ie Muhammad yang dikenal jujur tapi juga tegas, Ia menjadi sosok menteri yang bersih dari korupsi dan ia buktikan komitmennya ini dari gaya hidupnya yang sederhana. Mar’ie bahkan dikenal tidak mau menikmati fasilitas negara meskipun statusnya sebagai birokrat.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, saat ini pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan bertindak tegas. Integritas sangat penting untuk membangun institusi yang kuat dan meyakinkan warga negara bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan pribadi atau hanya untuk segelintir orang.

Integritas bukan hanya masalah moral, tetapi juga tentang membuat ekonomi lebih produktif, sektor publik lebih efisien, masyarakat dan ekonomi lebih inklusif. Ini tentang memulihkan kepercayaan, bukan hanya kepercayaan pada pemerintah, tetapi kepercayaan pada lembaga publik, regulator, bank, dan perusahaan. Setiap tahun publik diminta membayar dan melaporkan pajak, tetapi mengapa pejabatnya lebih kaya dan diberi banyak bonus?

Kebijakan publik menjadi pusat hubungan antara warga negara dan pemerintah serta menentukan kualitas kehidupan sehari-hari warga negara. Kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dibuat akan tergerus jika tidak ada kepercayaan. Jika ini diteruskan dapat memperburuk ketidaksetaraan dan merusak nilai-nilai demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kepatuhan pada pemerintah.

Saat ini yang dibutuhkan publik adalah tiga hal. Pemerintah membanguni sistem di seluruh kementrian untuk mengurangi peluang untuk perilaku korup, mengubah budaya untuk melakukan korupsi dan membuat pamer kekayaan pejabat agar tidak dapat diterima secara sosial, dan membuat pejabat yang korup bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Tiga hal itu adalah standar minimal yang bisa dilakukan. Apalagi saat ini adalah hari-hari di mana melaporkan pajak adalah waktunya. Kepercayaan publik yang terus menurun akan membuat kondisi makin buruk. Jika tiga hal ini tidak dilakukan maka, akan terjadi pembangkan sipil, dimana masyarakat menolak melapor dan membayar pajak.