Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2021 pernah berencana melebur 24.000 aplikasi pemerintah dan akan menyiapkan satu aplikasi super atau super apps, yang dapat mencakup seluruh kebutuhan layanan publik.

Hal ini dilakukan karena banyak sekali aplikasi yang dimiliki pemerintah saling tumpang tindih, tidak efektif, dan gagal menjalankan fungsi layanan publik. Pemerintah berencana menyiapkan super apps yang dapat menggantikan seluruh aplikasi layanan publik di Indonesia. Inisiatif ini jelas baik, karena bisa membawa banyak kebaikan, mulai dari penghematan anggaran sampai pelayanan publik yang lebih maksimal.

Selama ini puluhan ribu aplikasi digital buatan institusi pemerintah tak pernah dikontrol. Bahkan banyak di antaranya tidak berfungsi baik. Indikasinya bisa dilihat dari berbagai rating dan komentar di google review yang mengeluhkan fungsi aplikasi yang buruk. Tidak ada perbaikan, follow up, atau pemutakhiran.

Kemunculan berbagai aplikasi oleh pemerintah sejauh ini hanya latah terhadap perkembangan teknologi tanpa diiringi dengan jaminan layanan akses yang berkualitas. Untuk itu pembuatan superapp yang rencananya dikembangan bersama ini harus dibuat berdasarkan landasan kajian akademik dan pasar yang jelas. Jangan sampai peleburan ini nantinya justru menimbulkan masalah baru.

Selama ini pembuatan aplikasi tak pernah dipikirkan serius dari sisi teknis maupun dalam penyampaian layanan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengeluhkan bahwa pembuatan ribuan aplikasi pemerintah hanyalah pemborosan anggaran. Aplikasi yang dibuat seringkali bukan merespon kebutuhan publik, tapi sekadar ada dan dibuat belaka.

Beberapa review buruk aplikasi pemerintah bisa kita lihat secara langsung. Misalnya aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Aplikasi ini hanya mendapatkan rating 3,4 dari 5, dari sekitar 18.200 ulasan di Google Play Store. Selama diunduh lebih dari 1 juta kali, aplikasi ini banyak mendapat keluhan error dan gagal submit data.

Latah membuat aplikasi ini mungkin adalah respon dari instruksi jokowi tentang percepatan transformasi digital. Akhirnya mendorong banyak lembaga menciptakan aplikasi digital tanpa riset kebutuhan pasar dan publik. Meski demikian ada beberapa aplikasi yang baik dan memiliki potensi, seperti peduli lindungi yang dibuat untuk merespon Covid-19 atau aplikasi super app kesehatan seperti Mediverse.

Sebagai pemangku kebijakan pemerintah semestinya jadi regulator yang menjaga ekosistem digital untuk publik. Jika membuat aplikasi, semestinya ditujukan pada pemberian layanan yang lebih baik kepada publik. Ini mengapa aplikasi super app harus mewadahi kepentingan publik, juga komplain terhadap layanan yang ada. Lalu apa saja yang bisa dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi super buatan pemerintah? Ada banyak, seperti kegunaan, akses, dan juga perlindungan data. Setiap aplikasi jelas memiliki fungsi, tapi apakah fungsi tadi melayani keinginan dan kebutuhan publik? Jika tidak, maka tidak perlu dibuat.

Selanjutnya adalah aksesibilitas, untuk membuat ekosistem digital pelayanan publik. Pemerintah harus menjamin bahwa aplikasi ini bisa mendapat akses dan menjangkau teknologi ini. Seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di kota, desa, gunung, laut, laki-laki dan perempuan bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Selanjutnya layanan tersebut harus aman. Setiap aplikasi pasti meminta informasi pribadi, data, pesan, dan dokumen. Pemerintah harus menjamin bahwa data yang ada ini tidak akan diretas, diambil, atau dibobol oleh orang tidak bertanggung jawab. Penting bagi pemerintah untuk memastikan informasi pribadi tersebut tidak bocor dan diperjualbelikan.

Untuk itu rencana pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penertiban aplikasi yang dibuat lembaga pemerintah ini sangat baik. Tidak hanya menghentikan tumbuhnya aplikasi-aplikasi yang tidak berguna, kita bisa berhemat dan fokus pada satu dua app yang penting. Selain itu semakin sedikit aplikasi yang ada, semakin mudah pengawasan dan pengembangan aplikasinya.