Pada 2011 setelah bencana rusaknya reaktor nuklir Fukushima Daiichi, menyusul gempa bumi dan tsunami Tōhoku, pemerintah Jepang memberlakukan darurat nuklir pada 11 Maret. Perdana Menteri Naoto Kan mengeluarkan instruksi bahwa orang-orang dalam zona 20 km (12 mil) di sekitar pembangkit nuklir Fukushima Daiichi harus pergi, dan mendesak mereka yang tinggal antara 20 km dan 30 km dari lokasi untuk tetap tinggal di dalam rumah, sebelum akhirnya mereka juga didesak untuk mengungsi pada 25 Maret.

Respon cepat ini dianggap masih kurang dan belum memadai. Otoritas Jepang mengakui bahwa standar yang longgar dan pengawasan yang buruk berkontribusi pada bencana nuklir. Pemerintah Jepangs endiri mendapat kecaman atas penanganan keadaan darurat mereka, termasuk lambatnya rilis data di daerah-daerah yang kemungkinan besar terpapar asap radioaktif dari reaktor, serta tingkat keparahan bencana.

Kecelakaan itu adalah kecelakaan nuklir terbesar kedua setelah bencana Chernobyl, tetapi lebih rumit karena tiga reaktor mengalami tingkat kehancuran yang berbeda satu sama lain. Meski demikian, bahkan sebelum seluruh warga diungsikan, pemerintah Jepang menutup semua pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Selanjutnya, mereka meninjau peraturan nuklir mereka yang telah dikritik secara luas karena dipengaruhi oleh kelompok promosi dan badan pengawas nuklir sebelumnya.

Respon cepat ini adalah bentuk tanggung jawab dan mitigasi. Pertama untuk mencegah bertambahnya korban, kedua melokalisir persebaran radiasi, dan ketiga untuk menjaga kepercayaan publik bahwa pemerintah bisa menangani keadaan dengan baik. Relokasi, kontaminasi, dan bantuan terhadap korban terdampak cukup untuk menjaga martabat pemerintah jepang.

Ini mengapa pemerintah Indonesia perlu belajar dari apa yang dilakukan Jepang terkait bencana kebakaran depo Pertamina di Plumpang. Jum’at malam 3 Maret lalu terjadi ledakan yang disusul kebakaran besar, saat ini masih dilakukan investigasi kasus tersebut. 19 orang meninggal dan 35 orang mengalami luka masih dirawat, Pertamina menjamin seluruh perawatan ditanggung dan korban terdampak akan diganti rugi.

Peneliti minyak dan gas (migas) mengungkapkan sejumlah kemungkinan alasan dibalik meledaknya depo tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa menyulut ledakan di TBBM Plumpang. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan ledakan adalah karakteristik bahan bakar minyak (BBM) yang mudah menguap. Diikuti dengan oksigen yang bercampur bisa menimbulkan api.

Perlu perhatian serius agar hal ini tidak terulang lagi. Belajar dari apa yang dilakukan pemerintah Jepang, Presiden Jokowi perlu memerintahkan evaluasi sistem keamanan dan memeriksa standar operasional prosedur di seluruh depo pertamina yang ada. Ganti seluruh teknologi yang ketinggalan jaman, latih sumber daya untuk merespon bencana, dan yang paling penting melakukan relokasi warga di sekitar depo pengisian bahan bakar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan masyarakat yang tinggal di dekat Depo Plumpang harus dipindahkan. Luhut mengungkapkan masyarakat yang tinggal di buffer zone atau jarak aman TBBM dengan pemukiman warga seharusnya dipindahkan. Ini adalah sikap yang benar dan perlu dilakukan segera di seluruh buffer zone yang ada.

Di sisi lain Presiden Jokowi menegaskan Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu, seharusnya tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar. Bila warga yang direlokasi, maka kata Jokowi, wilayah yang ditinggali sekarang akan menjadi buffer zone Depo Pertamina.

Presiden minta jajarannya untuk membuat keputusan cepat apakah warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang dipindahkan. "Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina & Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air," tambahnya.

Pemerintah Indonesia mungkin perlu meniru apa yang dilakukan Jepang usai tragedi Fukushima. Komisi Keamanan Nuklir Jepang menerbitkan pandangannya tentang zona evakuasi di sekitar pembangkit nuklir jika terjadi kecelakaan. Alih-alih zona evakuasi 10 kilometer yang sebelumnya dianggap cukup untuk melindungi penduduk, lingkaran sepanjang 30 kilometer diusulkan sebagai Zona Perencanaan Tindakan Perlindungan Mendesak, atau UPZ.

Definisi ini sejalan dengan persyaratan tanggap darurat yang diajukan oleh Badan Energi Atom Internasional. Rancangan rencana ini mencakup penunjukan area dalam jarak 5 kilometer dari pabrik sebagai zona tindakan pencegahan, dimana warga akan segera mengungsi jika terjadi kecelakaan.

Warga dalam radius sekitar 50 kilometer akan bersiap untuk mengambil tindakan segera untuk mencegah paparan internal kelenjar tiroid mereka dengan mengambil tablet yodium. Studi lebih lanjut direncanakan dengan para ahli dan pemerintah kota. Implementasi rencana ini berarti peninjauan besar terhadap semua program bencana anti-nuklir oleh pemerintah daerah di Jepang.

Pemerintah Indonesia perlu melatih seluruh masyarakat yang ada di sekitar depo Pertamina. Melatih bagaimana respon yang harus dilakukan jika ada kecelakaan atau bencana. Tidak hanya itu seluruh pihak terkait seperti pemadam kebakaran, polisi, dan pemerintah daerah setempat juga diberikan panduan bagaimana yang harusnya dilakukan jika ada kecelakaan serupa.

Kebakaran ini bukan hal pertama terjadi di fasilitas milik pertamina, tragedi serupa pernah melanda tangki bahan bakar minyak (BBM) Balongan, Cilacap, Balikpapan, Riau dan beberapa fasilitas Pertamina lainnya. Lantas, mengapa persoalan kebakaran di area kilang minyak Pertamina terus berulang? Sejauh ini alasannya masih belum dipaparkan kepada publik.

Untuk itu selain perbaikan sistem keamanan, transparansi publik perlu dilakukan pertamina. Jika kebakaran dan kecelakaan terus terjadi, ini bukan tragedi, tapi kelalaian manusia. Sesuatu yang semestinya bisa diatasi dengan sistem dan kebijakan yang tepat.